Tepat hari jum’at 10 januari 2014
lalu, Media Survei Nasional membuat release tentang Persepsi Publik
Jakarta Atas Kinerja Dan Wacana Pencapresan Jokowi. ini cukup menarik
karena selama ini elektabilitas jokowi terbang tinggi, dan terus melejit.
Beberapa survei sudah dilakukan, namun, hanya segelintir yang mencoba meneliti
tanggapan masyarakat jakarta terhadap isu pencapresan tersebut, padahal
pendapat masyarakat Jakarta tak bisa dikesampingkan, bahkan harus menjadi prioritas.
Ini tentu menjadi menarik karena
Jokowi baru menjabat Gubernur DKI selama 1 tahun 5 bulan (dilantik 15 Oktober
2012) dari 5 tahun masa jabatannya. Lantas bagaimana hasilnya? dengan
menggunakan metode face to face interview Median menemukan bahwa secara
umum kinerja Jokowi di DKI Jakarta mendapat sorotan positif dari warganya; 61,6
% warga DKI merasa puas, 22,5 % tidak puas, dan 15,9 % puas. Fakta ini sepertinya dilatar belakangi dengan
adanya beberapa program Jokowi yang baru dan menjadi sorotan yang terus menerus
dari media.
Lebih detil lagi evaluasi kinerja
Jokowi kemudian di break down ke dalam 14 masalah. Dan hasilnya kepuasan
masyarakat kepada Jokowi terlihat pada enam bidang kinerja, yaitu: kesehatan,
pendidikan, penertiban PKL, kebersihan, kualitas birokrasi, dan penataan taman
dengan tingkat kepuasan diatas 60 %. Sedangkan 8 bidang lainnya seperti
kemacetan, pengangguran, kemiskinan, banjir, kriminalitas, angkutan umum, dan
pengendalian narkoba didominasi ketidak puasan diatas 40 %.
Jika melihat data diatas, kinerja yang
mendapat apresiasi positif di dominasi oleh kinerja-kinerja yang berkaitan erat
dengan layanan masyarakat. Artinya Jokowi dan Ahok cukup berhasil dalam menaikan
kinerja dan layananan Pemda DKI. Jokowi dan Ahok juga cukup berhasil dalam
menegakkan peraturan-peraturan Daerah dan pandai dalam bernegoisasi dengan
masyarakat.
Sedangkan ketidakpuasan masih
didominasi oleh masalah-masalah lama yang bertahun-tahun sulit diatasi dan
membutuhkan kerjasama yang lebih luas.
Isu Pencapresan
Namun terlalu dini dan terasa tidak
adil jika kinerja satu tahun ini menjadi tolak ukur kinerja Jokowi. Apalagi
jika keberhasilan kinerja jokowi tadi dipergunakan untuk mengukur kepantasan
Jokowi untuk menjadi Calon Presiden. Bagi saya ini masih terlalu cepat,
keberhasilan kinerja dalam beberapa bidang tadi belum menyentuh akar permasalahan,
dan masih membutuhkan bukti yang lebih banyak lagi. Penertiban PKL misalnya
pada awal penertibannya menyisakan masalah kesiapan tempat. Apalagi
masalah-masalah lawas DKI, seperti Banjir, dan kemacetan, masih belum
memperlihatkan kemajuan.
Lantas, seberapa layakkah Jokowi
menjadi Capres..? Sudahkan warga DKI mengetahui isu tersebut..? Bagaimanakah
sikap warga DKI dalam menanggapi isu tersebut...?
Isu tentang pencapresan Jokowi
ternyata banyak diketahui warga Jakarta, 81, 22 % warga mengetahui isu
tersebut. Cara Komunikasi politik Jokowi yang kurang tegas terhadap maju atau
tidaknya ia dalam pencapresan mengundang kebingungan dalam persepsi publik,
sebagiaan menggap Jokowi akan bersedia (35,58 %), 30,41 % mengatakan Jokowi
tidak bersedia, sedangkan sisannya (34,01 %) menyatakan tidak tahu.
Sedangkan persepsi warga DKI terhadap
pencapresan Jokowi menunjukan 30,37 % setuju, 57,35 % tidak setuju, dan 12,28%
tidak tahu. Alasan ketidak setujuan ternyata berkaitan dengan etika politik dan
penyelesaian masalah. Alasan ketidak setujuan teratas menunjukan bahwa warga
meminta Jokowi untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah di Jakarta, dan
menuntaskan terlebih dahulu masa jabatannya, terutama dalam menyelesaikan
masalah banjir dan dan kemacetan.
Sebagai warga DKI, sayapun sependapat
dengan mayoritas masyarakat yang tidak setuju kepada pencapresan Jokowi, bukan
meragukan kompetensi Jokowi untuk menjadi capres, tidak hanya itu, ini masalah
etika politik, dimana Jokowi harus tetap bekerja membangun dan merelisasikan
janji-janji kampanyenya kepada warga DKI. Jika terjadi pencapresan tentu akan
membuat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta,
proses pergantian dari Gubernur kepada wakilnya tentu juga akan
menimbulkan masalah baru terhadap kondisi Jakarta yang hingga saat ini masih
dilanda masalah banjir dan kemacetan.
Baik Jokowi maupun Megawati selaku
Ketua Umum PDIP memang belum secara tegas mengusung siapa bakal Capres untuk
2014. Namun pencapresan Jokowi harus difikirkan ulang oleh berbagai pihak,
biarlah Jokowi bekerja dan menyelesaikan terlebih dahulu masalah ibu kota yang
masih sangat kompleks. Dan munculkan tokoh-tokoh lain yang lebih berkompeten dan
lebih siap untuk menjadi Presiden. Wallahu’alam
