Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)

Sumber Fhoto: http://m.beritajogja.co.id

Akhir-akhir ini pemberitaan Media massa dipenuhi oleh berita-berita mengenai kelompok organisasi yang menamakan dirinya Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Menurut reportase BBC, ISIS dibentuk pada April 2013 dan cikal bakalnya berasal dari al-Qaida di Irak (AQI) (walaupun kemudian dibantah oleh al-Qaida). BBC menerangkan bahwa kelompok ini menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. BBC meyakini bahwa ISIS akan menjadi kelompok jihadis yang paling berbahaya setelah al-Qaida.[1]

Masih bersumber dari BBC, Organisasi ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Dia diyakini lahir di Samarra, bagian utara Baghdad, pada 1971 dan bergabung dengan pemberontak yang merebak sesaat setelah Irak diinvasi oleh AS pada 2003 lalu. Pada 2010 dia menjadi pemimpin al-Qaida di Irak, salah satu kelompok yang kemudian menjadi ISIS.

Baghdadi dikenal sebagai komandan perang dan ahli taktik, analis mengatakan hal itu yang membuat ISIS menjadi menarik bagi para jihadis muda dibandigkan al-Qaeda, yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri, seorang teolog Islam. Prof Peter Neumann dari King's College London memperkirakan sekitar 80% pejuang Barat di Suriah telah bergabung dengan kelompok ini. ISIS mengklaim memiliki pejuang dari Inggris, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lain, seperti AS, dunia Arab dan negara Kaukakus.

Masih menurut BBC, tujuan Isis adalah mendirikan kekhalifahan Islam di Suriah dan Irak. Untuk mewujudkannya, kelompok ini bahkan sudah berhasil membangun kekuatan militer. Pada 2013 lalu, mereka menguasai Kota Raqqa di Suriah - yang merupakan ibukota provinsi pertama yang dikuasai pemberontak. Pada Juni 2014, ISIS juga menguasai Mosul, yang mengejutkan dunia. AS mengatakan kejatuhan kota kedua terbesar di Irak merupakan ancaman bagi wilayah tersebut.

Sumber dana ISIS menurut BBC berasal dari individu kaya di negara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang mendukung pertempuran melawan Presiden Bashar al-Assad. Saat ini, ISIS disebutkan menguasai sejumlah ladang minyak di wilayah bagian timur Suriah, yang dilaporkan menjual kembali pasokan minyak kepada pemerintah Suriah. ISIS juga disebutkan menjual benda-benda antik dari situs bersejarah.

ISIS dan Indonesia

Apa hubungan ISIS dengan Indonesia?. Jawaban pertanyaan ini akan menjelaskan bagaimana berita tentang ISIS kemudian ramai di Media Massa dan menjadi buah bibir di masyarakat.  Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata menjadi salah satu target kaderisasi ISIS, dalam salah satu video yang di upload di youtube berjudul Joint The Rank from The Islamic State yang diunggah oleh Jihadology pada tanggal 23 Juli 2014 (video tersebut sekarang sudah di blokir). Seorang Pria didampingi beberapa orang rekannya dengan berapi-api mengajak warga negara Indonesia untuk ber-baiat dan memberikan dukungan kepada Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kemunculan video tersebut disambut dengan reaksi yang berbeda, sebagian masyarakat ada yang mendukung sampai melakukan aksi demonstrasi, sebagian lainnya menolak dan mencibir. Reaksi berupa penolaka keras datang dari pemerintah Indonesia, hal tersebut di sampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Djoko Suyanto menyatakan Indonesia resmi menolak paham ISIS karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

"Pemerintah tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia. Setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah, Indonesia tidak boleh jadi tempat persemaian," tegas Djoko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (4/8/2014).[2]

Penolakan tersebut disampaikan Djoko Suyanto setelah melakukan rapat terbatas yang dipimpin SBY pada senin siang (4/8/2014). Dampak dari penolakan ini adalah penghapusan video ajakan untuk bergabung menjadi anggota Islamic State in Irak and Syiria (ISIS) yang beredar di situs YouTube oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Begitu juga dengan BNPT yang langsung memasukan ISIS kedalam kategori kelompok teroris dan menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS terlibat aksi teror, melanggar hukum, dan akan dicabut kewarganegaraannya.[3]

Kritik terhadap Isis

Kritik terhadap ISIS juga datang dari ulama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Musthofa Ali Yakub, menilai kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terlahir bukan dari rahim Islam, kendati kelompok ini mendengungkan label Islam dalam perkembangannya. Seperti yang di kutip Okezone.com Musthofa memaparkan dua alasan untuk memperkuat pendapatnya, yaitu:[4]

Pertama, ajaran atau cara-cara kelompok ini berlawanan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam penggunaan stempel Rasulullah dalam bendera ISIS, dimana ada tulisan berbentuk bulatan dibagian atasnya ada tulisan Allah dan dibawahnya Muhammad, maka bila dibaca dari bawah itu Muhamad Rasulullah. Stempel Rasulullah ini digunakan Rasul untuk mengirim surat ke penguasa, karena surat tidak dibaca kalau tidak ada stempel. Tidak ada satupun umat Islam yang berani memakai stempel ini untuk apapun. Tapi kenyataannya ISIS menggunakan itu untuk stempel mereka.

Kedua, pembunuhan baik itu kepada muslim dan non muslim, terutama terhadap orang yang bukan kelompoknya itu sangat jelas bukanlah ajaran Islam. Mustofa menontohkan kabar yang menyebutkan ISIS membunuh orang non muslim di Armenia. Padahal menurutnya Islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang muslim dan non muslim karena perbedaan.

Tidak hanya pemerintah Indonesia dan ulama Indonesia, Kritik terhadap ISIS juga datang dari kelompok Islam International. Salah satunya adalah Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi, Sepertei yang dikutip dakwatuna IUMS mengeluarkan pernyataan terkait deklarasi khilafah islamiyah yang dilakukan oleh organisasi ISIS.

·         Pertama, IUMS menekankan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS untuk wilayah cukup luas di Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam dan juga tidak membantu proyek kejayaan Islam.

·         Kedua, khilafah versi ISIS menurut Qardhawi tidak didasarkan pada manhaj Nabi saw. dan syura.

·         Ketiga, Khilafah versi ISIS mengakibatkan banyak bahaya kepada Sunni di Irak dan juga kepada revolusi di Suriah.

·         Keempat, ISIS dianggap kurang menguasai fiqh waqi’ (memahami realitas), sehingga bahkan terkesan meruntuhkan revolusi rakyat yang dilakukan oleh suku-suku Sunni dan kelompok-kelompok revolusi yang lain di Irak.

Akibatnya, menurut IUMS, setelah deklarasi khilafah dan mengangkat seorang khalifah, ISIS melanjutkannya dengan menuntut umat Islam seluruh dunia untuk tunduk dan taat kepadanya, ini dilakukan tanpa standar syariah dan realitas. Bahkan sisi bahayanya lebih besar daripada sisi manfaatnya. Menurut Qardhawi, Tidak mungkin semua organisasi perjuangan di seluruh dunia Islam dianggap ilegal dan tidak sah begitu ada deklarasi sepihak yang kemudian menamakan dirinya sebagai khilafah. Padahal saat itu umat Islam tidak disertakan sama sekali. Apalagi banyak orang jadi mempunyai kesan tentang khilafah sebagai sebuah sikap yang keras. Hal itu ketika khilafah dihubungkan dengan ISIS. Umat Islam akan merekam negatif segala yang terkait dengan khilafah. Sehingga deklarasi ini pun bisa dikatakan tidak mendukung proyek kejayaan Islam.  Wallahu’alam

---

[1] http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis.shtml

[2] http://news.okezone.com/read/2014/08/05/337/1019978/pemerintah-larang-isis-berkembang-di-indonesia

[3] http://www.tempo.co/read/news/2014/08/04/078596979/BNPT-ISIS-Bisa-Jadi-Gerakan-Makar

[4] http://news.okezone.com/read/2014/08/06/337/1020859/imam-besar-istiqlal-isis-dilahirkan-bukan-dari-rahim-islam

Kinerja dan Wacana Pencapresan Jokowi

 

Tepat hari jum’at 10 januari 2014 lalu, Media Survei Nasional membuat release tentang Persepsi Publik Jakarta Atas Kinerja Dan Wacana Pencapresan Jokowi. ini cukup menarik karena selama ini elektabilitas jokowi terbang tinggi, dan terus melejit. Beberapa survei sudah dilakukan, namun, hanya segelintir yang mencoba meneliti tanggapan masyarakat jakarta terhadap isu pencapresan tersebut, padahal pendapat masyarakat Jakarta tak bisa dikesampingkan, bahkan harus menjadi prioritas.

Ini tentu menjadi menarik karena Jokowi baru menjabat Gubernur DKI selama 1 tahun 5 bulan (dilantik 15 Oktober 2012) dari 5 tahun masa jabatannya. Lantas bagaimana hasilnya? dengan menggunakan metode face to face interview Median menemukan bahwa secara umum kinerja Jokowi di DKI Jakarta mendapat sorotan positif dari warganya; 61,6 % warga DKI merasa puas, 22,5 % tidak puas, dan 15,9 % puas.  Fakta ini sepertinya dilatar belakangi dengan adanya beberapa program Jokowi yang baru dan menjadi sorotan yang terus menerus dari media.

Lebih detil lagi evaluasi kinerja Jokowi kemudian di break down ke dalam 14 masalah. Dan hasilnya kepuasan masyarakat kepada Jokowi terlihat pada enam bidang kinerja, yaitu: kesehatan, pendidikan, penertiban PKL, kebersihan, kualitas birokrasi, dan penataan taman dengan tingkat kepuasan diatas 60 %. Sedangkan 8 bidang lainnya seperti kemacetan, pengangguran, kemiskinan, banjir, kriminalitas, angkutan umum, dan pengendalian narkoba didominasi ketidak puasan diatas 40 %.

Jika melihat data diatas, kinerja yang mendapat apresiasi positif di dominasi oleh kinerja-kinerja yang berkaitan erat dengan layanan masyarakat. Artinya Jokowi dan Ahok cukup berhasil dalam menaikan kinerja dan layananan Pemda DKI. Jokowi dan Ahok juga cukup berhasil dalam menegakkan peraturan-peraturan Daerah dan pandai dalam bernegoisasi dengan masyarakat.

Sedangkan ketidakpuasan masih didominasi oleh masalah-masalah lama yang bertahun-tahun sulit diatasi dan membutuhkan kerjasama yang lebih luas.

Isu Pencapresan

Namun terlalu dini dan terasa tidak adil jika kinerja satu tahun ini menjadi tolak ukur kinerja Jokowi. Apalagi jika keberhasilan kinerja jokowi tadi dipergunakan untuk mengukur kepantasan Jokowi untuk menjadi Calon Presiden. Bagi saya ini masih terlalu cepat, keberhasilan kinerja dalam beberapa bidang tadi belum menyentuh akar permasalahan, dan masih membutuhkan bukti yang lebih banyak lagi. Penertiban PKL misalnya pada awal penertibannya menyisakan masalah kesiapan tempat. Apalagi masalah-masalah lawas DKI, seperti Banjir, dan kemacetan, masih belum memperlihatkan kemajuan.

Lantas, seberapa layakkah Jokowi menjadi Capres..? Sudahkan warga DKI mengetahui isu tersebut..? Bagaimanakah sikap warga DKI dalam menanggapi isu tersebut...?

Isu tentang pencapresan Jokowi ternyata banyak diketahui warga Jakarta, 81, 22 % warga mengetahui isu tersebut. Cara Komunikasi politik Jokowi yang kurang tegas terhadap maju atau tidaknya ia dalam pencapresan mengundang kebingungan dalam persepsi publik, sebagiaan menggap Jokowi akan bersedia (35,58 %), 30,41 % mengatakan Jokowi tidak bersedia, sedangkan sisannya (34,01 %) menyatakan tidak tahu.

Sedangkan persepsi warga DKI terhadap pencapresan Jokowi menunjukan 30,37 % setuju, 57,35 % tidak setuju, dan 12,28% tidak tahu. Alasan ketidak setujuan ternyata berkaitan dengan etika politik dan penyelesaian masalah. Alasan ketidak setujuan teratas menunjukan bahwa warga meminta Jokowi untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah di Jakarta, dan menuntaskan terlebih dahulu masa jabatannya, terutama dalam menyelesaikan masalah banjir dan dan kemacetan.

Sebagai warga DKI, sayapun sependapat dengan mayoritas masyarakat yang tidak setuju kepada pencapresan Jokowi, bukan meragukan kompetensi Jokowi untuk menjadi capres, tidak hanya itu, ini masalah etika politik, dimana Jokowi harus tetap bekerja membangun dan merelisasikan janji-janji kampanyenya kepada warga DKI. Jika terjadi pencapresan tentu akan membuat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta,  proses pergantian dari Gubernur kepada wakilnya tentu juga akan menimbulkan masalah baru terhadap kondisi Jakarta yang hingga saat ini masih dilanda masalah banjir dan kemacetan.

Baik Jokowi maupun Megawati selaku Ketua Umum PDIP memang belum secara tegas mengusung siapa bakal Capres untuk 2014. Namun pencapresan Jokowi harus difikirkan ulang oleh berbagai pihak, biarlah Jokowi bekerja dan menyelesaikan terlebih dahulu masalah ibu kota yang masih sangat kompleks. Dan munculkan tokoh-tokoh lain yang lebih berkompeten dan lebih siap untuk menjadi Presiden. Wallahu’alam